Sosiohumaniora

SBN Tak Sekedar Investasi, Membangun Indonesia Dari Pinggiran Bukan Mimpi

investasi – 

Infrastructure is core to our quality of life, a fact that explains the prevalence of infrastructure, both implicitly and explicitly, in the Sustainable Development Goals (SDGs).

– International Institute for Sustainable Development (IISD) –

Pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi, menjadi kunci peningkatan kualitas hidup dan peradaban suatu masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi investor sebelum memutuskan berinvestasi di suatu daerah atau negara. Sebagaimana diutarakan oleh International Institute for Sustainable Development (IISD), keberadaan infrastruktur memiliki peran dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development goals (SDG).

Dapat dikatakan, infrastruktur sangat penting demi kelangsungan hidup sebuah daerah. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan ikut mendorong pergerakan roda ekonomi suatu daerah, termasuk mendorong inovasi melalui kemunculan sentra-sentra ekonomi berbasis lokal.

Paradigma Membangun Indonesia Dari Pinggiran

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan” – Program Nawacita Presiden Joko Widodo –

Istilah “membangun dari pinggiran” muncul 5 tahun lalu. Pada waktu itu, Jokowi dalam kampanye pemilihan presiden 2014 menawarkan konsep Nawacita yang memiliki arti Sembilan Agenda. Terminologi “membangun dari pinggiran” tersematkan dalam konsep tersebut. “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Setelah menduduki pucuk tertinggi di negara ini, Jokowi pun menjalankan pembangunan dari pinggiran yang disuarakannya itu.

Kata pinggiran di sini tidak hanya mengacu pada daerah perbatasan, tapi juga daerah di luar perkotaan, daerah pinggiran yang mungkin selama ini masih kurang mendapat perhatian. Termasuk di dalamnya daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pertumbuhan populasi mendorong migrasi dan tren urbanisasi ke perkotaan. Migrasi dan urbanisasi kerap terjadi akibat adanya ketimpangan yang besar antara pusat dan daerah, perkotaan dan pinggiran. Minimnya, bahkan ketiadaan peluang serta kesempatan di daerah pinggiran memaksa masyarakat untuk melakukan migrasi dan urbanisasi untuk bertahan hidup. Hal ini harus mendapat perhatian, sekaligus menunjukkan pentingnya pembangunan dari pinggiran, tidak hanya pusat atau daerah perkotaan saja.

Membangun Indonesia dari pinggiran memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita kupas satu per satu.

1. Upaya Menghapuskan Ketimpangan Pusat dan Pinggiran

SBN - pembiayaan - pengelolaan risiko - investasi - pertumbuhan ekonomi

ilustrasi ketimpangan pusat (kota) dan pinggiran (desa/perbatasan)

Upaya mengurangi ketimpangan, atau perbedaan antara pusat (kota) dengan pinggiran (daerah desa dan perbatasan) melalui pembangunan dari pinggiran, dengan menghadirkan berbagai sarana infrastruktur yang memadai dan dibutuhkan masyarakat.

2. Mendorong Mobilitas masyarakat

SBN - pembiayaan - pengelolaan risiko - investasi - pertumbuhan ekonomi

ilustrasi pembangunan jalan, membelah hutan 

Pengadaan sarana transportasi di desa, daerah terpencil dan perbatasan menjadi infrastruktur penting untuk memacu mobilitas masyarakat. Keberadaan sarana transportasi berupa jalan yang berkualitas, pelabuhan, bandar udara, maupun rel kereta dan stasiun kereta api akan membuka daerah yang terisolasi, serta memudahkan perpindahan barang, jasa serta manusia. Infrastruktur transportasi mendorong mobilitas masyarakat dari rumah ke tempat kerja, menghubungkan daerah pedesaan ke kota, menghubungkan masyarakat dengan pasar, baik di tingkat domestik, nasional bahkan regional sampai dengan global. Hasil akhirnya tentu saja memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi wilayah tersebut sebagai bagian dari peningkatan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

3. Memunculkan Ekonomi Kreatif Lokal

SBN - pembiayaan - pengelolaan risiko - investasi - pertumbuhan ekonomi

ilustrasi tenun ikat

Ketersediaan infrastruktur akan mendorong roda ekonomi masyarakat dengan terbentuknya sentra-sentra ekonomi kreatif yang mengangkat ciri khas daerah tersebut. Contohnya, tenun ikat Sumba. Kerajinan masyarakat dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin menggema. Selain pemberitaan yang banyak mengangkat ekonomi lokal, terutama akibat semakin mudahnya akses informasi dan transportasi yang mendorong ekonomi lokal ini. Keberadaan sarana transportasi yang membaik mendorong peningkatan jumlah wisatawan yang ingin mengetahui proses pembuatan tenun ikat ini secara langsung di daerah asalnya.

4. Menghadirkan Negara di Tengah Masyarakat

SBN - pembiayaan - pengelolaan risiko - investasi - pertumbuhan ekonomi

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan menghadirkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Hal ini untuk menegakkan Pancasila sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk keberlangsungan hidupnya. Pembangunan infrastruktur di daerah, di pinggiran, desa sampai dengan perbatasan dan daerah-daerah terluar serta terdepan di Indonesia demi memastikan kehadiran negara di tempat tersebut, sekaligus bagian dari pemerataan pembangunan dan penegakan keadilan sosial bagi semua.

5. Menegakkan Kedaulatan Negara

SBN - pembiayaan - pengelolaan risiko - investasi - pertumbuhan ekonomi

ilustrasi sang Merah Putih

Membangun wilayah perbatasan, wilayah terdepan dan wilayah terluar NKRI sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara di wilayah tersebut. Dengan demikian, tidak ada pihak lain yang berani mengklaim atau menyerobot kedudukan negara di wilayah tersebut.

Sebanyak 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah dibangun oleh pemerintah dalam kurun waktu 2015 sampai 2018.  PLBN tersebut berada di 7 lokasi perbatasan. Lokasi-lokasinya terletak di 3 provinsi, 7 kabupaten/kota. Namun, pembangunan masih berlanjut. Tahun 2019 akan ada penambahan sebanyak 4 unit PLBN. Tidak hanya sekedar pos jaga, namun pembangunan seluruh PLBN juga dilengkapi sarana-pra sarana seperti pasar dan lainnya. Dengan demikian, kegiatan masyarakat akan tumbuh di sana.

Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur belum selesai. Masih banyak daerah pinggiran yang membutuhkan perhatian dan perlu mendapat sentuhan pembangunan infrastruktur di seluruh wilyah NKRI.

Menurut data dari pemerintah, pada tahun 2019 ini anggaran belanja infrastruktur kembali meningkat. Besaran angka mencapai Rp 415 triliun. Dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 256,1 triliun Rupiah, anggaran ini meningkat sebesar 62,04%.

SBN - pembiayaan - pengelolaan risiko - investasi - pertumbuhan ekonomi

Anggaran Infrastruktur APBN 2019 (sumber: visual.kemenkeu.go.id)

Pembangunan daerah pinggiran termasuk juga membangun desa. Pemerintah pun menaruh perhatian dalam pembangunan desa dengan mengalokasikan dana pembangunan khusus wilayah pedesaan yang disebut Dana Desa. Apa itu? yaitu dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.

Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini untuk mewujudkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU no.6 tahun 2014 tentang desa, PP no.8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP no.60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Pembangunan pedesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

SBN - pembiayaan - pengelolaan risiko - investasi - pertumbuhan ekonomi

Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2019 (sumber: visual.kemenkeu.go.id)

Alokasi dana desa sebesar Rp 70 triliun pada tahun 2019. Harapannya kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan di wilayah pedesaan dapat berjalan baik. Dengan demikian dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan dengan mendorong roda perekonomian, dan akhirnya membantu mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Sumber Pembiayaan

Tentu saja kegiatan membangun Indonesia dari pinggiran dengan menghadirkan berbagai sarana infrastruktur, termasuk penyediaan dana desa membutuhkan biaya yang sangat besar. Pembiayaan pembangunan ini dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Alokasi dana APBN idealnya berasal dari pendapatan pemerintah. Sayangnya, saat ini pemerintah belum mampu menutup  seluruh kebutuhan dana anggaran. Ada sebagian yang masih harus bertumpu pada pembiayaan dari luar pendapatan pemerintah berupa dana pinjaman untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menerbitkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Langkah lainnya dengan meminjam dana dari luar negeri atau hibah.

SBN Menjadi Andalan 

Dalam rangka menutupi defisit dana APBN, penerbitan SBN menjadi langkah andalan pemerintah. Nah, pengelolaanya dipercayakan kepada Kementerian Keuangan, tepatnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Prinsip kehatian-hatian dalam mengurus keuangan negara, terutama utang negara amat diperhatikan. Pengelolaan risiko dilakukan dengan cermat agar keuangan negara selalu dalam kondisi aman.

Secara singkat, SBN yang diterbitkan pemerintah banyak macamnya. Dari sisi denominasi mata uang, terdiri dari dua jenis, yaitu SBN rupiah dan SBN valuta asing (Valas). Kemudian, berdasarkan denominasi rupiah, SBN terbagi lagi menjadi dua, yaitu SBN dengan sistem lelang dan non-lelang.

SBN sistem lelang terdiri atas surat utang negara (SUN) dan sukuk negara, dan biasanya diperuntukkan bagi institusi atau lembaga besar. Namun, pemerintah juga membuka kesempatan bagi individu atau pemain ritel yang ingin berpartisipasi dan berinvestasi dalam instrumen SBN ini, dan ditawarkan melalui SBN sistem non-lelang.

Penerbitan SBN menjadi pilihan pemerintah, karena selain memungkinkan untuk mencari pembiayaan anggaran dalam rangka menutup kekurangan dana dari masyarakatnya sendiri, juga memiliki risiko rendah. Dapat dikatakan, SBN turut menganut konsep gotong royong, yang mengajak masyarakat turut andil secara aktif dalam proses pembangunan negeri ini. Singkatnya: dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat.

Melalui instrumen SBN sistem non-lelang ini, kamu pun dapat ikut berpartisipasi menjadi pahlawan yang mendanai anggaran pembangunan, menjadi Heroes of The Nation.

Yuk! Menjadi Heroes of The Nation, Sambil Investasi Turut Serta Membangun Negeri

Bagi kamu yang tinggal di daerah perkotaan, menjalani aktivitas keseharian sambil menikmati transportasi dan infrastruktur nyaman sudah menjadi hal biasa. Namun tidak demikian halnya dengan saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah pinggiran.

Di wilayah pinggiran, infrastruktur yang memadai dan transportasi yang nyaman masih jauh dari harapan. Pemerintah bekerja keras menghadirkan kesetaraan dan kenyamanan bagi saudara-saudara kita di sana. Namun, hal itu tidaklah mudah. Selain wilayah yang luas, biaya yang dibutuhkan juga sangat besar. Melalui SBN sistem non-lelang, pemerintah menerbitkan instrumen surat berharga bagi ritel dan individu seperti aku, dan kamu. Iya, kamu.

SBN non-lelang terdiri dari empat jenis, yakni savings bond ritel (SBR), obligasi ritel Indonesia (ORI), sukuk ritel (Sukri) dan sukuk tabungan.

Masing-masing memiliki keunikannya sendiri, namun ada satu hal yang pasti, yaitu membantu negara dalam hal menutup defisit pendanaan APBN. Artinya, walaupun ritel berukuran kecil, namun, memiliki peran besar turut serta membangun negeri. Tidak hanya itu, kamu juga mendapatkan hasil investasi dengan imbal balik yang cukup baik dan risiko rendah, karena SBN ditanggung negara. Imbal hasil investasi atau return dari SBN juga pasti dibayarkan pemerintah, karena dijamin oleh undang-undang.

Sebagaimana dilansir dari viva.co.id, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa jenis investasi dengan menggunakan instrumen investasi SBN pada dasarnya lebih menguntungkan masyarakat ketimbang investasi di sektor lain, seperti properti ataupun emas. Itu, karena jenis investasi surat utang pemerintah lebih mudah dicairkan.

SBN - pembiayaan - pengelolaan risiko - investasi - pertumbuhan ekonomi

sumber: DJPPR Kemenkeu RI

Milenial jangan ragu! Berdasarkan data terakhir penerbitan obligasi tabungan ritel (saving bond retail/SBR) seri 007 senilai Rp 3,21 triliun, instrumen investasi bertenor 2 tahun ini banyak diburu milenial (kelahiran 1980-2000). Generasi milenial menjadi pembeli terbanyak, dengan porsi 50,85% dari total 9.956 investor. Kemudian berikutnya di posisi kedua diduduki oleh Gen X (kelahiran 1965-1979) dengan porsi 28,16%. Posisi ketiga diikuti oleh Baby Boomers (1946-1964) 19,03%, tradisionalis (1928-1945) 1,63%. Gen Z (>2000) menempati posisi terakhir dengan porsi investasi sebesar 0,33%.

Jadi, kamu tidak perlu ragu lagi. Yuk! Menjadi “Heroes of The Nation” dengan turut serta membangun negeri sekaligus berinvestasi melalui instrumen SBN bersama DJPPR. Dengan demikian, membangun Indonesia dari pinggiran tak hanya mimpi. [#HeroesOfTheNation] [END]

 


Disclaimer: artikel ini diikutsertakan dalam Kompetisi Blog DJPPR bertema Heroes of The Nations yang diselenggarakan oleh DJPPR.
referensi:

  • http://visual.kemenkeu.go.id/anggaran-infrastruktur-apbn-2019/
  • http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
  • http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
  • https://www.iisd.org/
  • https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1164764-alasan-milenial-pilih-surat-utang-pemerintah-ketimbang-properti
  • https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190729171209-21-88349/sbr-007-laku-hingga-rp-32-t-milenial-pembeli-terbanyak

 

 

error: Content is protected !!