Sosiohumaniora

Ironi Minimnya Dana Penanganan Bencana di Negeri Rawan Musibah

Petugas relawan tampak sedang mencoba mencari korban diantara puing-puing bencana tsunami Banten yang terjadi Sabtu malam (22/12/2018) (foto: dompetdhuafa.org)


dindindonk.com Bencana yang bertubi-tubi menghampiri membuka kenyataan pahit. Kenyataan yang sebenarnya sudah ada sejak dulu namun sering terabaikan. Indonesia adalah negara rawan bencana. Bukan dalam artian sial. Tapi kenyataan berkata demikian. Kondisi geografis negara ini yang berada dalam lingkungan ‘ring of fire’ Asia Pasifik. Terdapat 127 gunung api aktif di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, aktivitas letusan gunung berapi kerap melanda negara ini.

Belum lagi pertemuan berbagai lempeng tektonik. Kenyataan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang komplit dalam hal potensi bencana yang mungkin terjadi.

Dana bencana minim

Lucunya, BNPB menjerit tentang kurangnya anggaran untuk penanganan bencana. Sebagaimana diketahui, untuk tahun 2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mendapat anggaran sebesar Rp 610 miliar. Jumlah itu turun drastis dibanding tahun 2018. Sebagai gambaran, BNPB mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp 760 miliar untuk gaji pegawai dan kegiatan penanggulangan bencana di tahun 2018.

Berbagai alasan merebak. Mulai dari kebutuhan pemerintah yang membengkak untuk sektor lain (baca: pembayaran utang). Namun, pendapat kuat adanya dugaan penurunan anggaran tersebut karena pemerintah kurang peka pada sektor penanggulangan bencana.

Besaran dana sebesar Rp 610 miliar saja untuk mencakup seluruh Indonesia di tahun 2019 jauh dari kata cukup. BNPB pun mengakui minimnya anggaran penanggulangan bencana tersebut. Padahal, secara ideal menurut perhitungan, BNPB memerlukan anggaran sekitar 1 persen dari jumlah APBN. Idealnya ditambah tiap tahun. Bahkan kalau perlu hingga mencapai Rp 2 triliun.

Tidak hanya BNPB, penganggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga jauh dari kata cukup. Terungkap bahwa pengadaan alat deteksi fenomena alam seperti pendeteksi tsunami seringkali terbentur berbagai hambatan. Bahkan, pemerintah pernah mencoretnya dari daftar pengadaan di anggaran karena dianggap bukan kebutuhan strategis.

Keberadaan alat deteksi dini cukup vital

Padahal alat deteksi dini tersebut dianggap dapat membantu memberikan peringatan awal kepada masyarakat. Harapannya, dapat mengurangi korban jiwa. Logikanya dengan memasang alat deteksi dini saja masih ada kemungkinan korban berjatuhan, apalagi bila tidak ada alat tersebut?

Seharusnya posisi Indonesia yang rentan ini mampu membuka mata pemerintah dan legislatif yang menetapkan anggaran agar lebih peduli terhadap penanganan bencana. Disamping itu, juga perlu adanya edukasi kepada masyarakat perihal cara-cara menghadapi kejadian seperti ini. Hal ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Penyediaan dana penanggulangan bencana bukan berarti berharap akan ada kejadian buruk yang menerpa. Namun, mempersiapkan kemungkinan terburuk bila saja hal tersebut datang menghampiri.

Sudah saatnya politik anggaran mendukung penanggulangan bencana. Sampai sekarang, pemerintah dianggap kurang berpihak dalam penganggaran bencana di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sepertinya para pemangku kepentingan lupa bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori rawan bencana. (#)

error: Content is protected !!